Tentang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Nusantara

Program Studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Uninus dimulai penyelenggaraannya pada September 2020 dan terakreditasi B (BAN-PT). Prodi ini mendidik calon pendidik, peneliti, dan pengembang kurikulum PPKn untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, dengan landasan nilai keislaman Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah.

Visi Kelembagaan
Menghasilkan sarjana yang unggul di bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di tingkat internasional berbasis Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah pada tahun 2040.

Visi Keilmuan
Mengembangkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berorientasi pada nilai moral dan karakter kebangsaan yang Islami, berbasis interdisipliner keilmuan hukum, politik kenegaraan, dan pendidikan.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan, baik teori maupun praktik, dengan muatan kurikulum pengembangan ilmu PPKn.

2. Melaksanakan penelitian berorientasi pada roadmap penelitian PPKn.

3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berorientasi pada roadmap pengabdian PPKn.

4. Menjalin kerja sama nasional maupun internasional untuk penguatan ilmu PPKn.

Keunggulan

• Kurikulum adaptif: mengacu pada KKNI dan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan pembelajaran berbasis proyek dan teknologi informasi.

• Keilmuan interdisipliner: perpaduan pendidikan, hukum, dan politik.

• Dosen berkualifikasi: sebagian besar bergelar doktor atau sedang menempuh S3, dengan keahlian di bidang kewarganegaraan dan hukum.

• Penelitian dan pengabdian aktif: tiga kelompok riset (PKn sebagai Pendidikan Politik, Pendidikan Hukum, serta Pendidikan Nilai dan Moral) dengan keterlibatan mahasiswa.

• Fasilitas pendukung: laboratorium microteaching, perpustakaan, ruang baca prodi, dan sistem akademik daring (LITERA).

• Kegiatan akademik beragam: kuliah tamu dari pakar (antara lain Mahkamah Konstitusi RI, UGM, UNY, UPI), kunjungan studi, dan studi hukum adat.

• Pembinaan mahasiswa: organisasi Himadikwan, UKM minat dan bakat, serta beasiswa (KIP-Kuliah, Tahfidz, PMDK, dan lainnya).

Profil Lulusan
Sarjana PPKn yang berakhlak mulia dan berkarakter negarawan, menguasai pendidikan hukum, politik kenegaraan, serta nilai, moral, dan karakter kebangsaan, dan kompeten mengelola pembelajaran yang menyenangkan. Lulusan umumnya bekerja sebagai guru PPKn, peneliti, atau pengembang kurikulum; mayoritas mendapat pekerjaan pertama dalam waktu kurang dari 6 bulan, dengan relevansi pekerjaan tinggi.